Teknologi Penyadapan Intelijen

Teknologi Penyadapan Intelijen: Pegasus, Predator, dan Pengawasan Digital

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah menghasilkan berbagai perangkat lunak dan perangkat keras yang dapat digunakan untuk melakukan pengawasan serta penyadapan komunikasi. Beberapa teknologi tersebut dikembangkan oleh perusahaan swasta dan dipasarkan kepada pemerintah, lembaga intelijen, serta badan penegak hukum. Dua produk yang paling banyak menjadi perhatian dunia adalah Pegasus dan Predator. Keduanya merupakan spyware atau perangkat lunak mata-mata yang memiliki kemampuan untuk mengakses informasi pada perangkat telepon pintar, termasuk Android dan iPhone.

Teknologi penyadapan tidak secara otomatis merupakan pelanggaran hak asasi manusia (HAM). Legalitas penggunaannya bergantung pada dasar hukum, tujuan, kewenangan lembaga, sasaran pengawasan, prosedur perizinan, serta mekanisme pengawasannya. Persoalan muncul ketika teknologi tersebut digunakan untuk mengawasi seseorang tanpa dasar hukum yang sah, menekan kebebasan berpendapat, mengintimidasi jurnalis, atau mengumpulkan informasi pribadi untuk kepentingan politik.

1. Daftar Produk Spyware dan Perusahaan Terkait

1.1. Pegasus – NSO Group, Israel

Pegasus merupakan perangkat lunak pengawasan atau spyware yang dikembangkan oleh NSO Group, perusahaan teknologi asal Israel. Produk ini dirancang untuk menargetkan perangkat telepon pintar berbasis Android maupun iOS. Kemampuannya dapat mencakup akses terhadap pesan, daftar kontak, lokasi, foto, kamera, mikrofon, dan informasi lain yang tersimpan atau diakses melalui perangkat.

Salah satu karakteristik Pegasus yang membuatnya menjadi perhatian dunia adalah kemampuannya memanfaatkan kerentanan keamanan perangkat. Dalam beberapa kasus, serangan dapat dilakukan tanpa mengharuskan pemilik telepon mengklik tautan atau membuka lampiran tertentu. Metode seperti ini dikenal sebagai zero-click exploit.

1.2. Predator – Intellexa Consortium

Predator merupakan spyware komersial yang dikaitkan dengan Intellexa Consortium, sebuah jaringan perusahaan teknologi pengawasan dengan hubungan historis dan bisnis yang melibatkan pengusaha serta perusahaan asal Israel dan negara lain. Predator dirancang untuk mendapatkan akses ke perangkat seluler dan informasi yang terdapat di dalamnya.

Teknologi ini menjadi perhatian organisasi hak asasi manusia karena dikaitkan dengan dugaan pengawasan terhadap jurnalis, aktivis, tokoh politik, dan masyarakat sipil. Predator memiliki kemampuan pengawasan yang dapat mencakup informasi perangkat, komunikasi, dan fungsi sensitif tertentu.

1.3. Candiru – Saito Tech

Candiru, yang kemudian dikenal dengan nama Saito Tech, merupakan perusahaan teknologi asal Israel yang dikaitkan dengan pengembangan spyware dan teknologi eksploitasi perangkat digital. Teknologi tersebut dirancang untuk memperoleh akses terhadap sistem komputer maupun perangkat yang menjadi sasaran pengawasan.

Perusahaan ini pernah menjadi perhatian organisasi keamanan siber karena dugaan penggunaan teknologi pengawasannya terhadap target tertentu, termasuk pihak yang berkaitan dengan jurnalis dan masyarakat sipil.

1.4. Graphite – Paragon Solutions

Graphite merupakan produk spyware yang dikembangkan oleh Paragon Solutions, perusahaan teknologi pengawasan asal Israel. Produk ini ditujukan untuk pengawasan perangkat seluler dan menjadi perhatian publik dalam sejumlah investigasi terkait dugaan penyadapan terhadap jurnalis serta kelompok masyarakat sipil.

Keempat produk tersebut tidak berasal dari satu perusahaan. Pegasus dikembangkan NSO Group, Predator berkaitan dengan Intellexa, Candiru dikembangkan perusahaan yang dikenal sebagai Saito Tech, sedangkan Graphite dikembangkan Paragon Solutions.

2. Mengapa Amnesty International Memprotes Penggunaan Spyware?

Amnesty International merupakan organisasi nonpemerintah internasional atau NGO (Non-Governmental Organization) yang memperjuangkan perlindungan hak asasi manusia. Organisasi ini melakukan penelitian, investigasi, dokumentasi, kampanye, serta advokasi terhadap dugaan pelanggaran HAM di berbagai negara.

Amnesty International menyoroti penggunaan spyware seperti Pegasus dan Predator karena kemampuan pengawasannya dapat mengancam hak privasi, kebebasan pers, kebebasan berekspresi, dan keamanan individu. Teknologi yang awalnya diklaim digunakan untuk memberantas kejahatan serius dapat disalahgunakan untuk mengawasi orang-orang yang tidak melakukan tindak pidana.

2.1. Potensi Pelanggaran Hak Privasi

Spyware dapat digunakan untuk memperoleh informasi pribadi, termasuk percakapan, foto, kontak, lokasi, serta aktivitas komunikasi seseorang. Pengumpulan informasi tanpa dasar hukum yang sah dapat melanggar hak atas privasi.

2.2. Ancaman terhadap Kebebasan Pers

Jurnalis dapat menjadi sasaran pengawasan untuk mengetahui identitas narasumber, sumber informasi rahasia, materi investigasi, dan komunikasi dengan pihak lain. Kondisi tersebut dapat mengancam kebebasan pers serta membahayakan keselamatan narasumber.

2.3. Pembatasan Kebebasan Berpendapat

Aktivis, oposisi politik, pembela HAM, dan masyarakat yang menyampaikan kritik terhadap pemerintah berpotensi menjadi sasaran pengawasan. Penggunaan teknologi semacam ini dapat menciptakan ketakutan sehingga seseorang membatasi pendapat dan aktivitasnya.

2.4. Penyalahgunaan Kekuasaan

Informasi pribadi yang diperoleh melalui pengawasan dapat disalahgunakan untuk kepentingan politik, intimidasi, tekanan, atau pengendalian terhadap individu maupun kelompok tertentu.

2.5. Pengawasan Tanpa Batas yang Proporsional

Pengawasan yang tidak dibatasi oleh tujuan, waktu, sasaran, dan kewenangan yang jelas dapat berkembang menjadi pengawasan berlebihan. Hal tersebut berpotensi bertentangan dengan prinsip HAM dan perlindungan kebebasan sipil.

2.6. Prinsip Penggunaan yang Sah

Penggunaan teknologi penyadapan oleh negara harus memiliki dasar hukum yang jelas, tujuan yang sah, kebutuhan yang dapat dibuktikan, serta tindakan yang proporsional. Selain itu, diperlukan mekanisme pengawasan independen, pembatasan akses terhadap informasi, dan prosedur pemulihan apabila terjadi penyalahgunaan.

3. Dugaan Penggunaan dan Perdagangan Spyware di Indonesia

Pada 1 Mei 2024, Amnesty International menerbitkan laporan berjudul A Web of Surveillance: Unravelling a Murky Network of Spyware Exports to Indonesia. Laporan tersebut mengungkap investigasi mengenai jaringan perdagangan, pemasaran, dan dugaan penggunaan teknologi pengawasan digital di Indonesia selama periode 2017–2023.

Investigasi tersebut mengidentifikasi teknologi dan jaringan pemasok yang memiliki hubungan dengan sejumlah negara, termasuk Israel, Yunani, Singapura, dan Malaysia. Nama perusahaan atau pemasok yang disebut dalam laporan antara lain Q Cyber Technologies yang berkaitan dengan NSO Group, Intellexa, Saito Tech atau Candiru, FinFisher, Raedarius M8, dan Wintego Systems.

Temuan tersebut menunjukkan adanya ekosistem perdagangan teknologi pengawasan yang melibatkan produsen, perantara, distributor, dan pihak pembeli. Namun, penting untuk membedakan antara bukti penjualan, indikasi penggunaan, dugaan pengawasan, dan bukti pelanggaran HAM. Penyebutan suatu perusahaan dalam laporan investigasi tidak secara otomatis membuktikan bahwa seluruh produknya digunakan untuk tindakan ilegal.

Informasi lebih lanjut dapat dibaca melalui laporan Amnesty International berikut:

Amnesty International – Situs Resmi

4. Harga Pegasus dan Predator

Pegasus dan Predator bukan aplikasi penyadapan biasa yang dapat dibeli secara bebas melalui toko aplikasi. Keduanya merupakan produk pengawasan komersial khusus yang dipasarkan melalui kontrak dan kesepakatan tertentu dengan pemerintah atau lembaga yang memenuhi persyaratan perusahaan penyedia.

Harga resmi kedua produk tidak tersedia sebagai daftar harga umum. Nilai kontrak dapat berbeda bergantung pada jumlah target, cakupan lisensi, infrastruktur, layanan teknis, kemampuan sistem, dukungan operasional, dan jangka waktu penggunaan.

Beberapa komponen yang dapat memengaruhi biaya pengadaan antara lain:

• Lisensi spyware: hak penggunaan perangkat lunak pengawasan.
• Infrastruktur server: sistem untuk mengelola operasi dan penyimpanan informasi.
• Teknologi eksploitasi: kemampuan untuk memanfaatkan kerentanan perangkat dan sistem operasi.
• Pelatihan operator: pelatihan bagi personel yang bertanggung jawab mengoperasikan sistem.
• Pemeliharaan: pembaruan, dukungan teknis, dan pemeliharaan sistem.
• Kontrak layanan: dukungan operasional dan ketentuan penggunaan sesuai kesepakatan.

Teknologi pengawasan tingkat negara dapat melibatkan kontrak bernilai jutaan dolar Amerika Serikat. Namun, angka tersebut tidak dapat dianggap sebagai harga pasti Pegasus atau Predator tanpa dokumen kontrak yang dapat diverifikasi.

5. Apakah Pegasus dan Predator Bersifat Portable?

Pegasus dan Predator bukan sekadar perangkat elektronik kecil yang dapat dibawa di dalam saku seperti alat perekam suara atau alat penyadap sederhana. Keduanya merupakan sistem pengawasan digital yang terdiri atas perangkat lunak, infrastruktur teknologi informasi, server pengendali, sistem pengelolaan operasi, serta komputer atau terminal operator.

Secara umum, sistem pengawasan digital semacam ini dapat melibatkan beberapa komponen berikut:

5.1. Spyware

Spyware merupakan perangkat lunak yang ditanamkan atau dijalankan pada perangkat sasaran melalui mekanisme eksploitasi tertentu. Setelah memperoleh akses, spyware dapat mengumpulkan informasi sesuai kemampuan dan konfigurasi sistem.

5.2. Server Pengendali

Server pengendali merupakan bagian dari infrastruktur teknologi informasi yang digunakan untuk mengelola sistem, komunikasi, dan informasi yang dikumpulkan dari perangkat sasaran.

5.3. Sistem Eksploitasi

Sistem eksploitasi memanfaatkan kerentanan keamanan pada perangkat, aplikasi, atau sistem operasi. Kerentanan tersebut dapat digunakan untuk memperoleh akses yang seharusnya tidak dimiliki oleh pihak luar.

5.4. Terminal Operator

Terminal operator merupakan komputer atau workstation yang digunakan oleh personel berwenang untuk mengelola sistem pengawasan, memeriksa informasi, dan melakukan analisis.

5.5. Infrastruktur Komunikasi

Infrastruktur komunikasi menghubungkan komponen sistem pengawasan dengan perangkat sasaran dan server pengelola. Infrastruktur tersebut dapat menggunakan fasilitas jaringan yang tersedia sesuai rancangan sistem.

Dengan demikian, sistemnya dapat dioperasikan dari fasilitas tetap maupun infrastruktur bergerak yang terhubung dengan jaringan. Akan tetapi, portable dalam konteks ini tidak berarti seluruh kemampuan sistem dapat dijalankan hanya menggunakan satu perangkat genggam.

6. Perbedaan Pegasus, Predator, dan Penyadapan Intelijen Konvensional

Penyadapan intelijen memiliki beberapa metode dan teknologi. Tidak semua penyadapan dilakukan dengan cara memasang spyware pada telepon pintar. Metode yang digunakan dapat berupa intersepsi komunikasi, pemantauan frekuensi radio, analisis metadata, pengumpulan sinyal elektronik, maupun pengawasan perangkat digital.

6.1. Penyadapan Telekomunikasi Konvensional

Penyadapan telekomunikasi konvensional merupakan kegiatan memperoleh atau memantau komunikasi melalui infrastruktur telekomunikasi. Bentuknya dapat mencakup intersepsi panggilan telepon, pemantauan komunikasi jaringan, pengumpulan metadata komunikasi, serta analisis hubungan komunikasi antara nomor atau perangkat tertentu.

Metode ini dapat melibatkan kerja sama dengan penyelenggara telekomunikasi dan penggunaan sistem lawful interception sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

6.2. Penyadapan Menggunakan Spyware

Berbeda dengan intersepsi jaringan telekomunikasi, spyware seperti Pegasus dan Predator menargetkan perangkat elektronik itu sendiri. Apabila berhasil memperoleh akses, teknologi tersebut berpotensi mengumpulkan informasi yang tersimpan di dalam perangkat maupun informasi dari aplikasi yang digunakan pemiliknya.

Kemampuan tertentu dapat mencakup pembacaan pesan, akses terhadap kontak, pemantauan lokasi, pengumpulan foto, serta akses terhadap mikrofon dan kamera. Tingkat kemampuan tersebut bergantung pada versi perangkat lunak, jenis perangkat, kerentanan keamanan, dan konfigurasi sistem.

6.3. Perangkat Pengawasan Lapangan

Selain spyware, terdapat berbagai perangkat elektronik yang digunakan dalam kegiatan pengawasan dan analisis sinyal. Contohnya adalah radio frequency analyzer, spectrum analyzer, direction finder, perangkat lawful interception, dan perangkat pengumpulan sinyal elektronik.

Perangkat tersebut memiliki fungsi berbeda. Spectrum analyzer digunakan untuk menganalisis karakteristik spektrum frekuensi, sedangkan direction finder digunakan untuk membantu menentukan arah sumber pancaran sinyal radio. Ada perangkat yang dapat dibawa oleh personel di lapangan dan ada pula yang memerlukan instalasi permanen atau infrastruktur khusus.

7. Apakah Intelijen Boleh Melakukan Penyadapan?

Penyadapan oleh negara dapat diperbolehkan dalam kondisi tertentu apabila memiliki dasar hukum dan dilakukan oleh lembaga yang memiliki kewenangan. Penggunaan teknologi penyadapan harus memperhatikan prinsip legalitas, kebutuhan, proporsionalitas, akuntabilitas, dan perlindungan HAM.

Di Indonesia, terdapat beberapa lembaga yang mempunyai fungsi intelijen, keamanan, atau penegakan hukum. Namun, kewenangan masing-masing lembaga tidak sama dan tidak berarti seluruh lembaga memiliki hak yang sama untuk melakukan penyadapan.

7.1. Badan Intelijen Negara (BIN)

BIN memiliki tugas menyelenggarakan intelijen negara untuk mendukung keamanan nasional, mendeteksi ancaman, dan memberikan informasi intelijen kepada pihak yang berwenang. Pelaksanaan fungsi intelijen harus mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara.

7.2. Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

BSSN memiliki fungsi di bidang keamanan siber dan persandian. Perannya berkaitan dengan perlindungan sistem elektronik, penanganan insiden keamanan siber, serta penguatan keamanan informasi nasional. Fungsi tersebut tidak otomatis menjadikan BSSN sebagai lembaga penyadapan komunikasi masyarakat.

7.3. Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri)

Polri memiliki kewenangan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana. Penggunaan metode penyadapan harus mengikuti ketentuan hukum yang berlaku untuk jenis tindak pidana dan kewenangan yang bersangkutan.

7.4. Badan Intelijen Strategis TNI (BAIS TNI)

BAIS TNI merupakan unsur intelijen strategis di lingkungan TNI yang mendukung kepentingan pertahanan dan keamanan negara sesuai tugas serta kewenangan institusinya.

7.5. Kejaksaan Republik Indonesia

Kejaksaan memiliki fungsi penegakan hukum, termasuk bidang intelijen penegakan hukum. Kewenangan tersebut digunakan untuk mendukung pelaksanaan tugas kejaksaan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Perlu ditegaskan bahwa penyebutan lembaga-lembaga tersebut tidak membuktikan bahwa mereka menggunakan Pegasus, Predator, atau produk spyware tertentu. Kepemilikan dan penggunaan suatu teknologi harus dibuktikan melalui dokumen resmi, pengadaan, pernyataan lembaga, atau hasil investigasi yang dapat diverifikasi.

8. Perbandingan Teknologi Pengawasan

Aspek	Pegasus	Predator	Penyadapan Konvensional
Jenis teknologi	Spyware	Spyware	Intersepsi dan pemantauan komunikasi
Pengembang atau penyedia	NSO Group	Intellexa Consortium	Beragam penyedia teknologi
Sasaran utama	Perangkat digital	Perangkat digital	Komunikasi dan sinyal
Target perangkat	Android dan iPhone	Android dan iPhone	Jaringan, komunikasi, atau frekuensi tertentu
Akses data perangkat	Dapat sangat luas	Dapat sangat luas	Bergantung metode dan infrastruktur
Portable	Sistem berbasis perangkat lunak dan infrastruktur	Sistem berbasis perangkat lunak dan infrastruktur	Ada yang portable dan ada yang permanen
Harga	Kontrak khusus	Kontrak khusus	Bervariasi menurut perangkat dan sistem
Risiko HAM	Pelanggaran privasi dan kebebasan sipil	Pelanggaran privasi dan kebebasan sipil	Bergantung dasar hukum dan penggunaannya

Perbandingan tersebut menunjukkan bahwa teknologi pengawasan memiliki kemampuan, sasaran, dan infrastruktur yang berbeda. Spyware berfokus pada perangkat digital, sedangkan penyadapan konvensional dapat berfokus pada jalur komunikasi, jaringan, atau sinyal elektronik.

9. Kesimpulan: Batas antara Intelijen, Keamanan Negara, dan Pelanggaran HAM

Pegasus dan Predator merupakan contoh teknologi pengawasan digital tingkat tinggi yang dapat digunakan untuk mengakses informasi pada perangkat telepon pintar. Keduanya menjadi perhatian internasional karena kemampuan pengawasannya yang invasif dan risiko penyalahgunaannya terhadap jurnalis, aktivis, oposisi politik, serta masyarakat sipil.

Amnesty International dan organisasi HAM lainnya tidak semata-mata mempersoalkan keberadaan teknologi penyadapan, tetapi terutama bagaimana teknologi tersebut diperoleh, digunakan, diawasi, dan dipertanggungjawabkan. Negara memiliki kepentingan untuk menjaga keamanan nasional dan memberantas kejahatan, tetapi kepentingan tersebut tidak boleh menjadi alasan untuk melakukan pengawasan tanpa batas.

Penyadapan oleh intelijen atau penegak hukum dapat memiliki legitimasi apabila dilaksanakan berdasarkan kewenangan hukum, untuk tujuan yang sah, dengan sasaran yang jelas, serta pengawasan yang memadai. Sebaliknya, pengawasan tanpa dasar hukum, penyadapan terhadap individu untuk membungkam kritik, dan pengumpulan informasi pribadi secara sewenang-wenang dapat menjadi bentuk pelanggaran hak asasi manusia.

Prinsip utamanya adalah keamanan negara harus berjalan seiring dengan perlindungan hak warga negara. Teknologi pengawasan seharusnya digunakan untuk melindungi masyarakat, bukan menjadi alat untuk mengintimidasi, mengendalikan, atau membungkam kebebasan sipil.

Sumber Referensi dan Investigasi

1. Amnesty International – Organisasi internasional yang melakukan penelitian dan advokasi hak asasi manusia.
2. The Pegasus Project (2021) – Investigasi internasional mengenai dugaan penyalahgunaan spyware Pegasus.
3. The Predator Files (2023) – Investigasi mengenai teknologi pengawasan Predator dan ekosistem Intellexa.
4. A Web of Surveillance (1 Mei 2024) – Investigasi jaringan perdagangan spyware yang berkaitan dengan Indonesia.
5. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia – Referensi putusan dan perkembangan hukum konstitusi.

Catatan: Artikel ini merupakan materi edukasi mengenai teknologi pengawasan, intelijen, keamanan digital, dan hak asasi manusia. Kemampuan produk, status perusahaan, harga, serta kewenangan lembaga dapat berubah mengikuti perkembangan teknologi dan peraturan perundang-undangan. Informasi mengenai dugaan penggunaan produk tertentu harus dibedakan dari fakta yang telah dibuktikan secara hukum.