Donasi Sukarela atau Pungli Halus?

1. Gerakan Sehari Seribu dan Semangat Solidaritas

Warga desa dan kelurahan diajak berpartisipasi dalam Gerakan Sehari Seribu — donasi sukarela sebesar Rp1.000 per hari sebagai wujud solidaritas sosial untuk membantu masyarakat yang membutuhkan, terutama di bidang pendidikan dan kesehatan. Donasi ini bersifat sukarela, tanpa paksaan maupun ketentuan jumlah tertentu, sehingga tidak menimbulkan kesan sebagai pungutan liar.

2. Antara Tradisi, Transparansi, dan Kapitalisasi

Di beberapa desa, kegiatan donasi sudah menjadi tradisi. Namun ketika tradisi ini mulai diformalkan, muncul kekhawatiran bahwa semangat keikhlasan akan tergeser oleh sistem administrasi. Padahal, tujuan pencatatan seharusnya untuk menjaga transparansi tanpa mengurangi makna empati dan gotong royong.

3. Risiko Sosial dan Tekanan Moral

Dalam praktiknya, warga bisa merasa tertekan secara sosial. Misalnya, jika seseorang tidak ikut berdonasi, ia bisa dianggap pelit atau tidak peduli, padahal mungkin sedang mengalami kesulitan ekonomi. Bahkan anak sekolah bisa mengalami perundungan karena tidak ikut berpartisipasi.

4. Perspektif Regulasi dan Etika Kebijakan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, pungutan hanya diakui dalam dua bentuk: pajak daerah dan retribusi daerah. Artinya, pungutan di luar itu perlu dasar hukum yang jelas agar tidak menimbulkan kesalahpahaman publik.

Sementara itu, Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 memperbolehkan kepala daerah mengumpulkan sumbangan masyarakat untuk kepentingan sosial, asalkan tidak menentukan nominal dan tidak menimbulkan kesan paksaan.

Dalam Permensos Nomor 15 Tahun 2017 dijelaskan pula bahwa sumbangan masyarakat harus dicatat sebagai hibah, bukan setoran rutin. Prinsip ini menegaskan bahwa partisipasi sosial harus tetap berlandaskan sukarela dan transparansi.

5. Gotong Royong dan Batas Etika Kebijakan

Gotong royong adalah nilai luhur bangsa yang perlu dijaga. Namun, kebijakan sosial perlu berhati-hati agar tidak menjadikannya alat untuk mengalihkan tanggung jawab pemerintah terhadap penyediaan pendidikan dan kesehatan.

Masyarakat seharusnya tidak terbebani dengan iuran tambahan yang lahir karena perencanaan anggaran yang kurang tepat. Inovasi kebijakan sosial boleh dilakukan, tetapi harus tetap taat hukum dan menyentuh akar masalah dengan solusi yang nyata.

6. Ajakan Etis untuk Pemerintah dan Warga

Pemerintah diharapkan menjaga keseimbangan antara mendorong partisipasi masyarakat dan memastikan tidak ada tekanan moral atau sosial. Transparansi, empati, dan keadilan publik perlu menjadi dasar dalam setiap kebijakan agar semangat gotong royong tetap murni dan tidak kehilangan maknanya.

7. Dasar Hukum dan Prinsip Donasi Sukarela

Agar kegiatan donasi masyarakat tidak menimbulkan kesalahpahaman publik, perlu berpijak pada dasar hukum yang jelas. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, setiap pungutan yang dilakukan oleh pemerintah daerah hanya diakui dalam dua bentuk, yaitu pajak daerah dan retribusi daerah. Dengan demikian, segala bentuk pungutan lain di luar dua kategori tersebut — termasuk donasi — harus dilakukan secara sukarela tanpa unsur pemaksaan.

Lebih lanjut, Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 memperbolehkan kepala daerah atau lembaga pemerintah menggalang sumbangan masyarakat untuk kepentingan sosial, asalkan memenuhi dua syarat penting: (1) tidak menentukan nominal tertentu, dan (2) tidak menimbulkan kesan paksaan. Artinya, setiap warga berhak memilih untuk ikut atau tidak ikut dalam kegiatan tersebut tanpa rasa takut, malu, atau tekanan sosial.

Selain itu, Peraturan Menteri Sosial Nomor 15 Tahun 2017 menegaskan bahwa setiap sumbangan masyarakat yang dikumpulkan secara resmi harus dicatat sebagai hibah — bukan sebagai setoran rutin atau kewajiban periodik. Prinsip ini penting agar kegiatan sosial tidak berubah menjadi beban administratif atau finansial bagi masyarakat.

Dengan demikian, donasi atau sumbangan masyarakat sebaiknya dilakukan dengan prinsip: "kapan saja, masyarakat yang mau atau mampu". Artinya, terbuka bagi siapa pun yang bersedia atau memiliki kemampuan untuk berbagi tanpa tekanan atau rasa terpaksa. Prinsip ini menjaga agar semangat gotong royong tetap murni, adil, dan sesuai nilai-nilai sosial yang luhur.

Untuk menjaga transparansi, pencatatan sumbangan dapat dilakukan oleh pihak yang independen dan terpercaya, termasuk unsur aparatur sipil negara seperti dari Dinas Sosial jika bertugas secara administratif. Namun, petugas tersebut tidak boleh memungut atau menagih donasi, melainkan hanya berperan dalam pencatatan, pengawasan, dan pelaporan agar kegiatan sosial berjalan tertib dan sesuai hukum.

Apabila ada petugas atau lembaga sosial yang ditugaskan mencatat, mereka tidak diperkenankan menerima imbalan langsung dari donasi. Bila perlu diberikan honor, besarannya harus mengikuti standar upah wajar (setara UMR) agar tidak menimbulkan kesan keuntungan pribadi dari kegiatan sosial masyarakat.