Donasi, Etika, dan Kepercayaan Publik

Donasi Sukarela, Gotong Royong, dan Batas Etika Kebijakan Publik

Topik 1: Gerakan Sehari Seribu dan Semangat Solidaritas

Warga desa atau kelurahan diajak berpartisipasi dalam Gerakan Sehari Seribu — donasi sukarela sebesar Rp1.000 per hari sebagai wujud solidaritas sosial untuk membantu masyarakat yang membutuhkan, terutama di bidang pendidikan dan kesehatan. Donasi ini bersifat sukarela, tanpa paksaan maupun ketentuan jumlah tertentu, sehingga tidak menimbulkan kesan sebagai pungutan liar.

Di beberapa desa, kegiatan donasi sudah menjadi tradisi. Namun, pihak kecamatan berupaya mengkapitalisasi tradisi ini agar sistemnya lebih tertata dan tercatat rapi, sehingga arus keluar-masuk dana serta penerimanya menjadi transparan. Mengapa disebut kapitalisasi? Karena ketika sesuatu yang semula lahir dari simpati, empati, dan keikhlasan hati mulai diatur secara formal, nilai spontanitas dan kesukarelaan bisa terasa berkurang.

Topik 2: Reaksi Masyarakat dan Dampak Sosial

Warga menolak program ini karena dianggap tumpang tindih dengan gerakan sosial yang sudah mereka jalankan. Misalnya, di Kelurahan Tugu Raja, Kota Tasikmalaya, program serupa telah lama berjalan secara mandiri. Jika diambil alih oleh kecamatan, dikhawatirkan akan menurunkan kepercayaan dan partisipasi masyarakat. Ada pula kekhawatiran bahwa program ini bisa menjadi ladang korupsi baru — bukan lagi gerakan dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat, melainkan demi kepentingan pejabat.

Donasi sejatinya adalah tindakan ikhlas — bukan karena dipaksa peduli, melainkan karena panggilan hati. Pencatatan tetap penting untuk menjaga transparansi, tetapi nilai keikhlasan harus dijaga. Ketika sistem donasi terlalu formal, muncul risiko sosial: orang yang tidak ikut berdonasi bisa merasa malu atau bahkan dicap pelit, padahal mungkin sedang kesulitan ekonomi.

Kekhawatiran warga makin besar ketika efek sosial menyentuh anak-anak. Anak sekolah yang ketahuan tidak ikut donasi bisa saja dibuli oleh teman-temannya. Padahal tujuan donasi bukan menekan, melainkan menumbuhkan empati.

Topik 3: Beban Rakyat dan Peran Negara

Dana donasi rencananya digunakan untuk membantu masyarakat kurang mampu, misalnya yang harus berobat ke rumah sakit pusat tanpa biaya transportasi. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan: Apakah sistem kesehatan belum berjalan baik? Bukankah biaya pengobatan seharusnya ditanggung oleh pemerintah atau BPJS? Masalah ini menunjukkan lemahnya sistem perlindungan sosial, karena orang sakit tidak bisa diprediksi.

Hal serupa terjadi pada bidang pendidikan: masih ada anak sekolah yang kesulitan ongkos atau tidak punya sepatu. Padahal, pendidikan dan kesehatan adalah tanggung jawab negara yang dibiayai dari pajak rakyat. Karena itu, wajar jika masyarakat mempertanyakan mengapa beban tersebut dikembalikan kepada rakyat.

Topik 4: Risiko Pungutan dan Landasan Hukum

Bagi sebagian orang, Rp1.000 tampak kecil, tetapi bagi sebagian lainnya nominal itu tidak ringan. Jika dikalikan jumlah keluarga, totalnya bisa mencapai ratusan ribu rupiah per bulan. Wajar jika warga menolak himbauan yang bersifat “sukarela tapi menekan.” Apalagi, uang besar selalu membawa risiko penyelewengan besar. Donasi yang tidak dikelola dengan benar bisa berubah menjadi pungutan terselubung.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, pungutan yang sah hanya terdiri dari dua bentuk: pajak daerah dan retribusi daerah. Segala bentuk pungutan di luar itu, meskipun disebut “donasi,” berpotensi dianggap tidak sah.

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012, kepala daerah memang boleh menggalang sumbangan masyarakat untuk kepentingan sosial, tetapi dengan syarat: tidak boleh menentukan nominal dan tidak boleh memberi kesan paksaan. Sedangkan menurut Permensos Nomor 15 Tahun 2017, sumbangan resmi harus dicatat sebagai hibah, bukan setoran rutin ke instansi atau unit tertentu.

Topik 5: Gotong Royong dan Batas Etika Pemerintahan

Gotong royong adalah nilai luhur bangsa, tetapi jangan sampai dijadikan cara halus pemerintah mengalihkan tanggung jawabnya. Negara tetap wajib menyediakan layanan pendidikan dan kesehatan gratis. Jika rakyat terus diminta iuran untuk menutup celah anggaran, pertanyaannya: apa yang sebenarnya dikerjakan pejabat publik?

Di masyarakat, istilah “sukarela” seringkali meninggalkan trauma sosial karena sering berujung tekanan moral. Sebagian orang menilai gerakan ini sebagai simbol kepedulian sosial, namun yang lain melihatnya sebagai cara baru rakyat menanggung beban negara.

Gotong royong sejati seharusnya lahir dari masyarakat sendiri, bukan dari surat edaran atau kebijakan formal. Ketika semangat empati dikemas dalam bentuk kewajiban, nilai keikhlasannya hilang.

Inovasi kebijakan sosial tetap perlu, tetapi jangan sampai menabrak aturan atau sekadar menjadi pencitraan. Masalah sosial harus diselesaikan dari akarnya, bukan dengan solusi basa-basi yang ujungnya demi popularitas. Negara jangan hanya duduk manis tanpa tindakan nyata bagi kesejahteraan rakyatnya.

---

Ditulis sebagai refleksi kebijakan publik: menjaga semangat gotong royong tanpa menghilangkan nilai keikhlasan dan tanggung jawab negara.